DENGAN SINERGITAS DAN SOLIDITAS BASARNAS BERSAMA POTENSI SAR BERTEKAD MEWUJUDKAN PELAYANAN SAR YANG CEPAT DAN PRIMA


Reformasi Birokrasi

 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.


Badan SAR Nasional sejak bulan Agustus tahun 2012 telah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2012 s/d 2014. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2014, terdapat beberapa capaian menuju ke arah perubahan yang lebih baik.


Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2015-2019 harus disertai dengan itikad yang kuat, tulus, iklas, dan menerima perubahan serta memberikan inovasi perubahan ke arah yang lebih baik.

 

Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Tahun 2018, terdiri atas :

  1. Road Map
  2. Surat Keputusan
  3. Kegiatan 
  4. Foto 

 

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019

                                         KEMENPAN & RB KUNJUNGI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG

Jakarta – Dalam rangka penataan dan pengembangan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Bagian Organisasi dan Tata Laksana bersama bersama tim penataan kelembagaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) melaksanakan kunjungan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Kamis (28/2). Kunjungan yang berlangsung selama dua (2) hari hingga 1 Maret ini juga meninjau Pos Pencarian dan Pertolongan Cilacap serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Wonosobo.

Kunjungan yang dipimpin oleh Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, S.IP., M.Si. bertujuan untuk melihat efektivitas organisasi dan hubungan kerja atau peta proses bisnis antara Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dengan beban kerja yang mungkin berkurang dari Kantor Pencarian dan Pertolongan. Saat ini Kemenpan & RB juga sedang melaksanakan evaluasi Kelembagaan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Kelembagaan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Basarnas sendiri telah mengirimkan evaluasi kelembagaan kepada Kemenpan & RB pada Januari 2019.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Noer Isrodin Muchlisin, S.Pd,M.M menjelaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak perlu khawatir, karena peningkatan Kantor serta pembentukan Pos adalah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja dan tidak akan berkurang justru semakin bertambah seiring penambahan Pos Pencarian dan Pertolongan serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya permintaan pelatihan serta operasi Pencarian dan Pertolongan.

“Adanya Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan adalah untuk memfilter usulan pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan serta mempercepat waktu respon karena jarak yang begitu jauh antara wilayah kejadian dengan lokasi Kantor serta Pos Pencarian dan Pertolongan terdekat.Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dibentuk juga dikarenakan tingginya permintaan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan tim Pencarian dan Pertolongan, dikarenakan jika ada tim Pencarian dan Pertolongan pada wilayah tersebut maka masyarakat merasa aman”, ujar Noer.

Sementara Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang Aris Sofingi, S.E., menjelaskan bahwa jika Pos atau Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan maka harus melaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagai SAR Mission Coordinator (SMC). Begitu pula jika ada permintaan pelatihan potensi kepada Unit dan Pos Pencarian dan Pertolongan, maka surat permintaan akan ditujukan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk meminta persetujuan. Jika tidak terdapat sarana dan prasarana serta personil yang memadai saat ada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan maupun permintaan pelatihan maka Kantor Pencarian dan Pertolongan akan turun membantu.

Dengan adanya kunjungan dari Kemenpan & RB diharapkan dapat memotret pelaksanaan penataan dan pengembangan serta proses bisnis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.

 

 

BASARNAS BAHAS DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

JAKARTA - Memasuki tahun kelima, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) tetap konsisten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Bertempat di Hotel Ibis Kemayoran Jakarta Pusat, Basarnas khususnya kelompok kerja (pokja) pelayanan publik melakukan evaluasi atas pelaksanaan RB di tahun sebelumnya.

Evaluasi yang berlangsung selama dua (2) hari, Kamis (28/3) - Jumat (30/3) ini bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program RB dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Basarnas.

Direktur Operasi Basarnas Brigjen (TNI) Budi Purnama yang membuka kegiatan ini secara langsung menyampaikan bahwa evaluasi pelayanan publik merupakan hasil kerja dari sistem pelayanan yang dilakukan Basarnas melalui responsivitas dalam melayani masyarakat ataupun instansi/lembaga selaku penerima jasa pelayanan.

"Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik semester I tahun 2019 ini dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pokja bidang pelayanan publik untuk mendukung reformasi birokrasi di Basarnas, sehungga berimbas ada peningkatan penilaian kinerja dari Kemenpan RB", tutur Budi saat menyampaikan sambutannya.

Pada kesempatan ini juga dihadirkan salah satu anggota dari tim penilai Kemenpan RB Tri Susilo untuk memberikan masukan dan gambaran terkait reformasi birokrasi yang sudah dilaksankan di Basarnas. (yun)

 

BASARNAS LAKSANAKAN BIMTEK AGENT OF CHANGE

JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Agent of Change atau agen perubahan. Untuk mempercepat perubahan kepada seluruh pegawai di lingkungan Basarnas, diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi individu, anggota, maupun organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

Adapun tujuan dari Bimtek Agent of Change ini untuk memberikan pencerahan serta peningkatan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membawa perubahan signifikan terhadap peningkatan kinerja di lingkungan Kantor Pusat Basarnas maupun seluruh Unit Pelaksana Teknis.

Kegiatan yang berlangsung dua hari mulai Senin (15/4) hingga Selasa (16/4) diikuti sebanyak 60 peserta terdiri dari seluruh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kepala Balai Diklat, dan pejabat di lingkungan Kantor Pusat basarnas.

“Perubahan itu sangat cepat sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri. Kemarin di Ancol disampaikan kita ini berada di atas panggung Basarnas, penontonnya adalah masyarakat. Apa yang diharapkan penonton ketika kita berada di panggung, mereka akan menilai kita secara mata telanjang. Perkembangan teknologi demikian pesat, informasi yg ada di Sabang bisa cepat sampai di Merauke, artinya baik dan burukhya itu bisa cepat menyebar kemana-mana dan menjai viral”, ujar Sekretaris Utama Drs. Dianta Bangun, M.Kes saat membuka Bimtek Senin pagi gi Hotel Grand Orchardz Jakarta.

Dianta menambahkan bahwa perubahan itu setiap bangun pagi sudah ada, oleh karena itu buka mata, pikiran, dan hati untuk bisa menerima perubahan-perubahan yang positif.

“Agen perubahan ini tentunya akan menjadi panutan atau pemicu adanya perubahan. Anda sebagai Kepala Kantor bisa kah membawa perubahan itu di kantor atau di unit kerja kita masing-masing ada kemajuan atau tidak. Untuk membawa kemajuan tentunya harus dimulai dari orang yang visioner melihat ke depan bukan hanya hidup di masa lalu dan di dalam kotak di masa sekarang. Artinya kita berfikir bagaimana tuntutan masyarakat 5 thn mendatang terhadap kinerja kita sekarang. Oleh sebab itu perubahan-perubahan ini perlu senantiasa kita cermati khususnya yg terkait dengan reformasi birokrasi, tentunya perubahan yg diharapkan adalah perubahan yg positif”, tegas Dianta.

Hadir sebagai narasumber Dudi Supriadi dari ESQ ACT Consulting. Adapun materi yang diberikan meliputi finding motivation & meaning of work, why culture is important, my roles & responsibilities (being agent of change), challenge of change, what are basic skills to acquire, fun theory of living value spirit, dan culture initiatives.

Melalui bimtek ini diharapkan nantinya para peserta dapat bertanggung jawab sebagai Agent of Change untuk menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. (an)

 

 

WUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, BASARNAS SELENGGARAKAN PELATIHAN BAGI RESCUER

JAKARTA - Kamis (20/6) bertempat di Hotel Arcadia by Horison Jakarta, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menggelar Pelatihan Budaya Prima bagi petugas pencari dan penolong (rescuer). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai Kamis hingga Jumat dibuka oleh Kasubdit Perencanaan dan Standarisasi Operasi Joko Sungkowo, S.T., M.M. yang mewakili Direktur Operasi.

Sebanyak 38 rescuer dari seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan serta 9 personil Basarnas Special Group (BSG) terlibat menjadi peserta dalam pelatihan budaya prima dalam rangka monitoring kinerja pelayanan publik.
Dalam sambutan Direktur Operasi, Joko Sungkowo menyampaikan bahwa pelatihan budaya prima ini merupakan arah perbaikan sistem pelayanan yang dilakukan Basarnas dalam melayani masyarakat, instansi atau lembaga selaku pengguna layanan.

“Kegiatan monitoring ini merupakan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan Basarnas terhadap masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Basarnas serta dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik”, terang Joko.

Adapun narasumber pada pelatihan ini Tirtana Brachnata dari Indo Asia Learning Development Center. Sementara untuk materi yang diberikan terdiri dari Pelayanan Prima, Customer Satisfaction, Handling Complaint, dan Effective Communication. Seluruh peserta juga diminta untuk mempraktekkan seluruh materi yang diberikan mulai dari cara bersalaman yang baik hingga tips dan trik menghadapi masyarakat yang komplain.

Tujuan kegiatan pelatihan ini untuk menghasilkan petugas yang dapat memberikan pelayanan dengan baik, sopan, ramah, santun, dan tepat waktu. Selain itu para petugas juga diharapkan dapat menerapkan pelayanan budaya prima sehingga terealisasi kepuasan masyarakat. (an)