DENGAN SINERGITAS DAN SOLIDITAS BASARNAS BERSAMA POTENSI SAR BERTEKAD MEWUJUDKAN PELAYANAN SAR YANG CEPAT DAN PRIMA


Kepala Basarnas Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Gorontalo


JAKARTA – Kamis (28/8) Tim Komisi IV DPRP Gorontalo bertandang ke Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Agenda kunjungan adalah untuk bersilaturahmi dan melaksanakan audiensi terkait beberapa poin penting yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Basarnas.
 
Disambut langsung Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M didampingi Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan serta Kepala Biro Perencanaan, audiensi dilaksanakan di Ruang rapat Kepala Basarnas.
 
Adapun poin-poin yang disampaikan tim DPRD Gorontalo antara lain pencanangan program SAR Goes to School agar lebih gencar sehingga anak-anak sekolah di Gorontalo bisa mengenal Basarnas sedini mungkin. Selain itu DPRD Gorontalo meminta agar Kantor SAR Gorontalo secara berkesinambungan berkoordinasi dengan para potensi dan instansi terkait untuk mkensinkronkan program kerja yang dimiliki masing-masing.
 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Basarnas lebih dulu menjelaskan bahwa saat ini Basarnas memiliki program untuk memberikan pembinaan berupa pelatihan kepada 10.000 potensi se-Indonesia. Para potensi ini diharapkan dapat menjadi agent of change bagi masyarakat setempat untuk mentransformasi ilmu yang telah didapatkan. Begitu juga program SAR Goes to School, Bagus menambahkan bahwa program tersebut terus digalakkan untuk memperkenalkan SAR sedini mungkin.
 
Selanjutnya Jenderal Bintang Tiga ini menyampaikan bahwa tugas pokok Basarnas adalah melakukan pencarian dan pertolongan. “Tugas Basarnas adalah mencari dan menolong bukan memberikan informasi prediksi bencana atau cuaca.  Jika basarnas yang menginformasukan hal itu jelas keliru dan melampaui kewenangan. Untuk koordinasi dengan potensi seharusnya dibentuk wadah Forum Komunikasi Potensi Pencarian dan Pertolongan atau FKP3 yang isinya adalah instansi-instansi yang berada di bawah pimpinan Pemda setempat”, tegas Bagus.
 
“Basarnas juga tidak memeiliki kewenangan untuk memberikan informasi keselamatan karena itu adalah kewenangan dari Kemenhub, seperti jumlah manifest harus benar, perlengkapan keselamatan kapal harus lengkap, dan sebagainya. Terkait pencarian nelayan yang hilang, SOP nya memang 7 hari tapi setelah itu tetap dilakukan pemantauan jika ditemukan perkembangan akan dibuka kembali. Harus dipastikan juga nelayan tersebut apakah nelayan tersebut menggunakan life jacket, ada tidak transmitter di kapal untuk menginformasikan posisi, apakah ada alat komunikasinya. Karena selalu Basarnas yang ditanya kenapa tidak dicari”, sambungnya.
 
Bagus juga meminta bantuan kepada tim DPRD Gorontalo yang datang untuk menginformasi ke Pemda atau syahbandar-syahbandar terkait kelengkapan kapal-kapalnya serta mengindahkan informasi-informasi yang sudah diberikan instansi terkait. (Nv)
 
 
 



Kategori Berita Kansar , General Artikel , General Berita .
Pengunggah : Recylia
29 August 12:00 WIB